Connect with us

Ekbis

APBD Prorakyat


SUDUT pandang yang berbeda antara komposisi belanja langsung dan belanja tidak langsung seringkali menjadi perdebatan birokrasi dan masyarakat.

Penyusun anggaran alias birokrat meyakinkan, dalam belanja tidak langsung sebenarnya ada anggaran yang dialokasikan untuk masyarakat. Bentuknya berupa hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan lain dari hulu sampai ke hilir.

Namun masyarakat cenderung menilai anggaran yang digunakan untuk kepentingan rakyat berupa belanja langsung, sedangkan belanja tidak langsung dianggap tidak untuk mereka, seperti halnya gaji PNS.

Rupanya pandangan itu yang mendasari “Institut Bandung” (IB), memotret alokasi APBD 2015 se-Priangan Timur. Hasilnya, APBD Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar tahun 2015, dipandang paking sehat di Priangan.

Penilaian itu dilihat dari besaran alokasi belanja pegawai (gaji dan tunjangan) yang dibawah 50 persen dari belanja daerah sehingga belanja langsung (aset dan publik) akan mempercepat pembangunan masyarakat.

IB menilai prosentase belanja langsung (kegiatan) yang paling tinggi adalah Kota Banjar dengan 46,6 persen dan Kabupaten Pangandaran dengan 45,2 persen. Sementara yang paling rendah adalah Kabupaten Tasikmalaya dengan 19,5 persen.

Untuk belanja modal, Kabupaten Pangandaran paling tinggi dengan 26,9 persen dan paling rendah Kota Tasikmalaya dengan 8,9 persen. Sedangkan belanja pegawai terbesar adalah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya.

Paling tidak ada beberapa langkah yang bisa mengarahkan penyusunan APBD pro rakyat serta menjalankan fungsi pemerintahan. Warga mendapatkan ruang berpartisipasi dalam proses perencanaan, pembangunan yang secara utuh dan lengkap. Warga mendapatkan akses pelaksanaan pembangunan. Warga menerima manfaat langsung dari pembangunan dari berbagai level perwujudannya. Kemudian, warga dapat mengevaluasi proses dan hasil program pembangunan dan terlibat dalam menentukan kelanjutannya.

Hal yang tak kalah penting, publik berhak tahu dokumen hasil kesepakatan antara eksekutif (pemkab/pemkot) dan legislatif (DPRD) itu sebagai pedoman pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam satu tahun.***


Lanjutkan

KAPOL

Terkait...
Komentari

Komentari

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Ke Atas
%d blogger menyukai ini: