Connect with us

Sosbud

Kekuatan Daerah Memotret Otonomi


indonesiaSEKADAR mengenang saja, Pemerintah sudah mengeluarkan Undang-undang yang mengatur ihwal otonomi daerah. Pertama, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kedua Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Tentunya, perilaku pemerintah untuk melayani publik pasti berubah. Pemerintah daerah punya ruang untuk melaksanakan kebijaksanaan secara desentralisasi, tidak lagi sentralistis seperti yang sudah-sudah. Pemerintah daerah punya kewenangan baru untuk menentukan dan menyusun program pembangunan daerah yang sejalan dengan kebutuhan daerah, serta dilaksanakan sendiri.

Program-program itu, sejatinya, akan berlangsung dengan efektif, lantaran disusun berdasarkan pendekatan dari bawah (bottom up), sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah (customize). Artinya menghemat administration cost, sebagai wujud adanya wewenang untuk mengeluarkan ijin sendiri.

Sedangkan, Undang-undang No. 25 Tahun 1999 menuntut Pemda untuk bisa mengembangkan usaha-usaha baru. Selain memiliki reason base juga punya potensi pasar yang tinggi, serta bisa memanfaatkan peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Boleh jadi PAD bisa ditingkatkan beberapa kali lipat, jika Pemda bisa merubah peluang (opportunity) jadi kekuatan (strenght) untuk menopang produktivitas. Pola alokasi APBN yang dulu dilaksanakan secara sentralistis oleh pusat, sekarang diserahkan ke daerah.

Artinya penyusunan APBD betul-betul musti matang dan pandai meneropong aspek-aspek alokasi optimum. Skenarionya, menggunakan sumber daya (resource) yang optimal untuk menghasilkan out put yang maksimal. Kesempatan ini bisa menjadi kenyataan atau kekuatan, jika daerah bisa memotret dirinya sendiri dengan tajam dan akurat. Jika tidak begitu, daerah itu bisa menjadi objek daerah lain yang memiliki kemampuan memotret lebih baik.

Salah satu faktor kunci untuk mewujudkan kemampuan memotret atau scanning power, tergantung pada kualitas aparat pemerintah daerah. Corporate culture Pemda perlu disejalankan dengan prilaku birokrasi baru sebagai manifestasi adanya dua Undang-undang itu. Para karyawan dan pejabat Pemda tidak hanya bisa mengukur, mengelola dana alokasi pusat melalui APBN, tapi harus berpikir bagaimana caranya mengembangkan usaha-usaha produktif yang bisa menghasilkan out put yang bertikal.

Tentunya sekaligus melaksanakan alokasi tepat guna dan tepat sasaran. Pendek kata setiap Pemda, utamanya Pemda tingkat II, memerlukan manajemen baru untuk menata dan melaksanakan Undang-undang itu, agar berjalan dengan efektif. Urusan Pemerintah Pusat yang banyak diatur menurut Undang-undang itu mesti diendapkan oleh aparat pemda, bahkan sejak dari tingkat desa/kelurahan.

Apalagi keadaan budaya politik sekarang, ditandai dengan ”masuknya” unsur partai politik di Pemda, tentu membawa masalah baru untuk merancang dan melaksanakan kebijaksanaan publik. Pendek kata, langkah pertama yang mesti ditempuh adalah bagaimana menciptakan aparat Pemda yang betul-betul paham dan terampil melayani masyarakat.

Sudah lebih satu dasawarsa otonomi daerah digulirkan. Namun, tampaknya masih perlu waktu untuk mengapresiasinya secara mendalam. Faktanya, ada persoalan yang dinilai tumpang tindih. Kondisi di daerah yang beragam, membuka ruang untuk salah menafsirkan semangat otonomi itu.


Lanjutkan

KAPOL

Terkait...
1 Komentar

1 Komentar

Komentari

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sosbud

  • Sosbud

    BBM Ampuh

    PENGARUH naiknya harga bakar minyak (BBM) ternyata ampuh. Mengatrol harga-harga komoditas lain. Tetapi tidak bila harga...

  • Sosbud

    Sekadar Hari Antikorupsi

    HARI Antikorupsi Dunia, Selasa (9/12/2014), jadi momentum refleksi semua pihak. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota...

  • Sosbud

    Media Sunda Lawas ti Tasikmalaya

    KABEUNGHARAN inteléktual urang Tasikmalaya, di antarana ngaréngkol dina ngokolakeun média. Lian ti koran Sipatahoenan anu gumelar...

  • Sosbud

    Bupati jeung Puisi

    GEDONG Kasenian Tasikmalaya (GKT) diadegkeun taun 1998 kalawan istiméwa. Minangka pangbagéa pamaréntah pikeun para seniman. Sanajan...

  • Sosbud

    Wan Orlet: Soal Becak

    WAWAN Rudiat atau lebih dikenal dengan Wan Orlet, hatinya tak sekeras dunianya. Sehari-hari bergelut dengan dunia...

  • Sosbud

    Tradisi "Enam" Penyair Tasikmalaya

    BERGELUT dengan kata, tidak lantas membuat seseorang dinobatkan menjadi pu­jangga. Setiap saat orang menggunakan bahasa untuk...

Ke Atas
%d blogger menyukai ini: