Connect with us

Lorong

Kemanakah Singaparna setelah 900 Tahun Kabupaten Tasik?


 

Alun-alun-Singaparna-1880

Alun-alun Singaparna 1880 (foto KITLV/Leiden)

 KABUPATEN Tasikmalaya merayakan ulang tahunnya. Tidak besar-besaran. Mungkin karena sedang puasa. Cukup dengan menggelar Sidang Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ahad (21/8/2011).

 

Tentu saja, dalam pidato resmi, Bupati Tasikmalaya H. Uu Ruhzanul Ulum, mengumbar serentetan prestasi yang diraih Kabupaten yang kini dipusatkan di Singaparna itu. Di antaranya, diungkapkan sejak tahun 2007 hingga tahun 2011 menjadi langganan mendapat berbagai pernghargaan.

 

Sektor pertanian menjadi bidang yang digadang-gadang dan dibanggakan. Program pengembangan padi organik, disebut-sebut sebagai primadona Kabupaten Tasikmalaya satu dasawarsa terakhir ini. Betapa tidak, program itu berhasil mendongkrak produktivitas padi. Perbandingannya, cara konvensional per hektar menghasilkan antara 3-4 ton. Sedangkan, dengan pola organik meningkat tajam antara 7-11 ton per hektar.
Tidak heran, bila tahun ini ditargetkan pengembangan perluasan padi organik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, bisa mencapai 10 ribu hektar.  Artinya, dari lahan pertanian yang kini ditaksir sekitar 50 ribu hektar, harus meningkat menjadi 60 ribu hektar.

 

Langkah itu dipandang banyak kalangan tepat. Lantaran, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar penyedia lapangan pekerjaan yang mencapai 43,22 persen. Jauh terpaut dengan sektor perdagangan yang mencapai 24,75 persen dan sektor jasa, 24,75 persen.

 

Kendati begitu, sektor perdagangan dan jasa pun sejatinya menjadi sektor yang dipertajam. Termasuk menyikapi pasar bebas yang tak bisa ditawar-tawar oleh setiap daerah otonom mana pun.

 

Geliat ekonomi di Singaparna, masih anteng-anteng saja. Toko-toko sepanjang jalur utama masih dikelola langsung pengusaha pribumi.  Belum tampak ada sentuhan mencolok warga keturunan.  Tidak aneh bila sempat mengemuka, Singaparna — termasuk Mangunreja — dicap kawasan anti Tionghoa.  Paling tidak, selama  satu dasa warsa, kesan itu masih kuat.

 

Namun, sekarang mulai terasa tanda-tanda untuk berkompromi. Terungkap saat dialog publik memandang Singaparna ke depan di Pondok Pesantren Darul Hikmah, tempo lalu.

 

Salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Cipasung, KH. Abdul Chobir menenggarai kehadiran warga keturunan di daerah Singaparna, pada saatnya, tidak bisa dibendung lagi. Apalagi, jika warga pribumi tidak bisa mengambil peran dalam proses percepatan pertumbuhan perekonomian.

 

Status Ibukota Kabupaten Tasikmalaya yang kini disandang Singaparna, tampaknya membuka ruang warga keturunan untuk ambil bagian. Apakah warga Singaparna rela berbagi peran?***


Lanjutkan

KAPOL

Terkait...
Komentari

Komentari

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lorong

  • Lorong

    Kesinambungan Bantuan Bencana

    MESTI dirancang program bantuan yang menyentuh kesinambungan hidup para pengungsi. Pemberdayaan ekonomi korban bencana menjadi sangat...

  • Lorong

    Hijrah: Lahir dan Batin

    HARI Jumat, 24 Juli 2015, malam terakhir awak redaksi berpacu dengan tenggat waktu di kantor lama,...

  • Lorong

    Fenomena Gunung Es Kekerasan pada Anak

    KASUS pembunuhan bocah Angeline di Bali menyita perhatian publik. Masih hangat juga, kasus penelantaran dan kekerasan...

  • Ekbis

    APBD Prorakyat

    SUDUT pandang yang berbeda antara komposisi belanja langsung dan belanja tidak langsung seringkali menjadi perdebatan birokrasi...

  • Lorong

    Impresi Laksana

    KAMI pernah merasakan kegetiran saat fluktuasi rupiah jumpalitan hingga titik terendah. Tahun 1997, deregulasi uang ketat...

  • Lorong

    Love Games

    DARI larik pertama sampai terakhir. Setiap kata dan ritma sama-sama menggairahkan. Cabikan bas Mark King langsung...

Ke Atas
%d blogger menyukai ini: