Connect with us

Lorong

Resep Harmonis Bupati dengan Wabup


H. Endang, “Memahami Posisi Masing-masing”

HUBUNGAN tidak harmonis antara Bupati dengan Wakil Bupati lumrah terjadi. Di beberapa daerah bahkan mencuat menjadi bahan pemberitaan. Namun tak demikian halnya dengan Kabupaten Tasikmalaya. Bupati H. Tatang Farhanul Hakim dengan Wakil Bupati H. Endang Hidayat tampak solid, akur dan harmonis.

Apa resepnya?

Menurut H. Endang, resepnya adalah saling menyadari posisi dan komitmen untuk menjaga keharmonisan-lah yang jadi senjata ampuh dalam menangkal ketidak-harmonisan antara Bupati dengan Wakil Bupati.  

“Sejak awal dan sejak dilantik, saya komitmen untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan dengan bupati. Karena saya faham betul kalau terjadi ketidakharmonisan justru rakyat yang dirugikan,” ungkapnya saat bersilaturahmi dengan jajaran redaksi HU Priangan di kantor HU Priangan Jumat (5/2).

Ditandaskannya, dalam undang-undang dijelaskan posisi wakil sebagai pembantu bupati. Tugas pokoknya di antaranya mengawasi proyek-proyek pembangunan dan mengawasi aparatur pemerintahan. Namun dalam undang-undang itu pun disebutkan bahwa hasil pengawasan wakil bupati mesti dilaporkan kepada bupati sebagai kepala daerah.
“Dalam hal ini saya sadar dengan posisi saya sebagai pembantu bupati. Dalam undang-undang jelas seperti apa posisi seorang wakil itu. Jadi saya sangat memahami posisi saya sebagai seorang pembantu bupati,” selorohnya.

H. Endang menambahkan, kebijakan-kebijakan strategis ada pada tangan bupati sebab dialah sebagai decision maker. Dan wakil bupati sifatnya hanya mendampingi untuk memperkuat keputusan tersebut.

Endang mencontohkan dalam penempatan pejabat. Menurutnya, wakil bupati berada di luar baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan). Oleh karena itu, sebagai wakil bupati ia tak pernah mencampuri urusan penempatan pejabat sebab posisinya tak memiliki kewenangan untuk itu. “Kewenangan sebagai wakil bupati adalah mengawasi kinerja para pejabat yang telah ditetapkan oleh bupati tersebut. Namun hasil pengawasannya harus dilaporkan pula kepada bupati sebab pada tangan beliaulah kewenangan untuk membuat keputusan dari hasil pengawasan,” katanya. Jika tidak paham terhadap posisi seorang wakil, jelas celah terjadinya disharmoni antara bupati dengan Wakil Bupati cukup banyak.


Lanjutkan

KAPOL

Terkait...
Komentari

Komentari

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lorong

  • Lorong

    Kesinambungan Bantuan Bencana

    MESTI dirancang program bantuan yang menyentuh kesinambungan hidup para pengungsi. Pemberdayaan ekonomi korban bencana menjadi sangat...

  • Lorong

    Hijrah: Lahir dan Batin

    HARI Jumat, 24 Juli 2015, malam terakhir awak redaksi berpacu dengan tenggat waktu di kantor lama,...

  • Lorong

    Fenomena Gunung Es Kekerasan pada Anak

    KASUS pembunuhan bocah Angeline di Bali menyita perhatian publik. Masih hangat juga, kasus penelantaran dan kekerasan...

  • Ekbis

    APBD Prorakyat

    SUDUT pandang yang berbeda antara komposisi belanja langsung dan belanja tidak langsung seringkali menjadi perdebatan birokrasi...

  • Lorong

    Impresi Laksana

    KAMI pernah merasakan kegetiran saat fluktuasi rupiah jumpalitan hingga titik terendah. Tahun 1997, deregulasi uang ketat...

  • Lorong

    Love Games

    DARI larik pertama sampai terakhir. Setiap kata dan ritma sama-sama menggairahkan. Cabikan bas Mark King langsung...

Ke Atas
%d blogger menyukai ini: