Connect with us

Lorong

Retribusi Parkir Bukan Balon


parkirBAN atau balon bocor gampang diterok. Tinggal dimasukkan ke dalam air, pasti keluar gelembung. Habis itu, ya tinggal ditambal. Selesai. Kebocoran retribusi parkir pun sebetulnya gampang ditelusuri. Audit dengan cermat, tentu akan kelihatan, di manakah letak bolongnya, apakah di hilir, di tengah, ataukah di hulu.

Tapi retribusi parkir bukan ban atau balon.  Itu masalahnya. Meskipun sudah ditemukan letak kebocorannya, menambal tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasalnya, diakui mau pun tidak, dari hulu sampai ke hilir cenderung  melanggengkan kebocoran itu.

Persoalan ini tidak hanya dialami Kota Tasikmalaya, melainkan terjadi di semua daerah otonom. Penanggulangan kebocoran retribusi parkir, seperti menghantam batu karang yang kokoh. Bergeming. Atung eneh atung eneh ae.

 

Ketua Pansus Retribusi Parkir DPRD Kota Tasikmalaya, Hendro Nugraha mengakui, dari hasil investigasi, kebocoran retribusi parkir di Kota Tasik bisa lebih besar dua atau tiga kali lipat dari angka yang disetorkan ke kas daerah.

Setoran seorang petugas parkir setiap harinya antara Rp 20.000 sampai 30.000 per sif. Sedangkan setiap hari diberlakukan dua sif. Artinya, dari 400 petugas parkir di Kota Tasikmalaya, setoran normal mencapai Rp 12 juta perhari. Dalam setahun meraup Rp 4,3 miliar. Faktanya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir berkutat di angka Rp 1,1 miliar.

 

Penelitian serius tentu sudah dilakukan di kota/kabupaten lain. Bukan kali ini saja. Tetapi jangankan solusi akhir, solusi antara saja belum menggembirakan. Beberapa tempat sudah melangkah lebih berani, misalnya Kabupaten Jember yang memberlakukan retribusi parkir berlangganan. Caranya dipaketkan dengan pajak kendaraan bermotor setiap tahun. Langkah itu relatif bisa menekan kebocoran.

 

Tetapi, lagi-lagi persoalannya akan berimbas ke masalah lain. Bila gaya Kabupaten Jember diterapkan di Kota Tasikmalaya, apakah akan efektif? Lantaran, urusan parkir beririsan pula dengan hidup kaum jelata yang rawan secara sosial. Lumrah, bila Pansus terkesan berhati-hati menangani perihal ini.

 

Sekalipun, sesungguhnya ada momentum yang tepat bila Pansus mengapungkan masalah ini ke ranah hukum. Bukankah, indikasi korupsi nuansanya sangat kental? Dasarnya kuat, bila kebocoran itu ditenggarai dugaan awal penggelapan yang dilakukan sekelompok oknum secara sistematis.***


Lanjutkan

KAPOL

Terkait...
Komentari

Komentari

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lorong

  • Lorong

    Kesinambungan Bantuan Bencana

    MESTI dirancang program bantuan yang menyentuh kesinambungan hidup para pengungsi. Pemberdayaan ekonomi korban bencana menjadi sangat...

  • Lorong

    Hijrah: Lahir dan Batin

    HARI Jumat, 24 Juli 2015, malam terakhir awak redaksi berpacu dengan tenggat waktu di kantor lama,...

  • Lorong

    Fenomena Gunung Es Kekerasan pada Anak

    KASUS pembunuhan bocah Angeline di Bali menyita perhatian publik. Masih hangat juga, kasus penelantaran dan kekerasan...

  • Ekbis

    APBD Prorakyat

    SUDUT pandang yang berbeda antara komposisi belanja langsung dan belanja tidak langsung seringkali menjadi perdebatan birokrasi...

  • Lorong

    Impresi Laksana

    KAMI pernah merasakan kegetiran saat fluktuasi rupiah jumpalitan hingga titik terendah. Tahun 1997, deregulasi uang ketat...

  • Lorong

    Love Games

    DARI larik pertama sampai terakhir. Setiap kata dan ritma sama-sama menggairahkan. Cabikan bas Mark King langsung...

Ke Atas
%d blogger menyukai ini: