Connect with us

Edukasi

SMA Muhammadiyah Singaparna "Inklusif"


SEKOLAH inklusif di Tasikmalaya belum populer, meskipun Jawa Barat tahun ini mendapat anugrah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif terbaik tingkat nasional. Menurut Kepala Seksi Bina Promosi Kompetensi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Provinsi Jawa barat, Tito Suharwanto, S.Pd, MSi. perlu komitmen para pemegang kebijakan dan masyarakat, agar sekolah inklusif bisa digelorakan di Tasikmalaya.

“Seluruh stakeholder harus punya komitmen yang kuat untuk mendorongnya,” kata Tito usai sosialisasi sekolah inklusif yang digelar Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di SMA Muhammadiyah Singaparna, Sabtu (22/12).

Selain Tito Suharwanto, yang menjadi narasumber dalam acara itu Staf Sub Direktorat Kelembagaan dan Peserta Didik pada Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kemendikbud, Toni Santosa, M.Pd juga Kepala SMA Muhammadiyah Singaparna, Drs. Dadan Ahmad Sofyan, M.Pd.

Tito memandang, sekolah inklusif yang melayani anak kebutuhan khusus (ABK) di Tasikmalaya baru ada lima, empat tingkat Sekolah Dasar dan satu tingkat SMA. “Tingkat SMA baru dirintis di SMA Muhammadiyah Singaparna ini,” katanya, langkah awal yang perlu diapresiasi. Lantaran bukan persoalan yang mudah mengubah cara pandang para pelaku pendidikan dan masyarakat tentang sekolah inklusif yang membuka layanan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ini.

“Cara pandang inilah yang harus dirubah. Kendala di lapangan di antaranya masih ada pihak sekolah yang berpandangan, bila melayani ABK, khawatir prestise sekolahnya menurun. Padahal tidak begitu. Pada hakikatnya, justru semua sekolah itu harus inklusif. Siap melayani orang yang harus mendapatkan perlakuan khusus sekalipun,” ujar Tito menandaskan.

Tito mengibaratkan sekolah inklusif itu sebagai rumah bersalin atau toilet. Bila orang di pelosok, akan melahirkan tidak harus berangkat ke kota. Jika ada rumah bersalin di daerah itu tinggal datang ke sana saja. “Begitu pula, bila ada masyarakat yang mempunyai ABK tinggal disekolahkan di sekolah inklusif terdekat. Tidak harus ke sekolah khusus semacam Sekolah Luar Biasa (SLB). Sekolah inklusif justru sangat membantu peran SLB. Kita harus berpikir sekolah inklusif sebagai pendidikan masa depan,” katanya.

Pandangan itu diamini Toni Santosa, M.Pd. Menurutnya, sekolah formal yang selama ini melayani peserta didik normal, justru harus membiasakan sejak dini melayani anak yang membutuhkan layanan khusus. Antara peserta didik yang dianggap normal dan tidak normal tidak seharusnya dibedakan. “Justru kondisi yang normal itu karena adanya keragaman, bukan keseragaman. Prinsipnya, semua sekolah pada dasarnya menuju ke sekolah inklusif,” katanya.

Sekolah inklusif, menurut Toni sedang dipersiapkan agar bisa diterapkan di semua sekolah. Tetapi untuk melangkah ke arah sana, diakuinya perlu proses. Kendala yang dialami sekolah selain ada sekolah yang khawatir pamornya menurun karena menerima ABK, juga kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana sekolah. Tetapi, menurut dia, kondisi itu bukan persoalan yang harus dilebih-lebihkan. “Selama pihak sekolah memiliki komitmen yang kuat, sekolah inklusif bisa diwujudkan. Seperti di SMA Muhammadiyah Singaparna ini,” katanya.

Kepala SMA Muhammadiyah Singaparna, Drs. Dadan Ahmad Sofyan, M.Pd. justru memandang status sekolah inklusif sebagai pembeda dengan sekolah lain. “Bila di sekolah lain tidak ada di SMA Muhammadiyah Singaparna, ada. Bagi kami ini merupakan langkah menuju perubahan,” katanya.


Lanjutkan

KAPOL

Terkait...
Komentari

Komentari

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Edukasi

Ke Atas
%d blogger menyukai ini: