Connect with us

Edukasi

Unsil Negeri Tanggung Jawab Negara


poskounsilMELENCENG dari dugaan. Penetapan lokasi Universitas Siliwangi tersandung penolakan warga. Padahal rencana lokasi sudah diajukan bahkan sudah dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Walikota. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Tasikmalaya telah mengirimkan SK itu kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pertengahan September 2011 silam. Penetapan lokasi itu berdasarkan hasil pengukuran dan pengkajian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tasikmalaya yang sudah selesai tanggal 27 Agustus 2011 dan telah ditandatangani BPPT sebagai wakil dari Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Namun SK itu samasekali tidak memiliki kekuatan saat disosialisasikan kembali tempo hari. Warga Mugarsari, Kecamatan Tamansari tetap menolak penetapan lokasi lahan untuk perluasan Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya. Mereka menganggap, 25 hektar dari 30 hektar lahan yang digunakan tidak sesuai dengan yang disosialisasikan selama ini.

Apakah pengukuran yang dilakukan BPN ketika itu tidak akurat? Sehingga hasilnya melenceng, seperti yang dianggap warga baru-baru ini. Tampaknya, perlu dicermati. Bila betul pengukuran BPN ketika itu salah, sangat disayangkan. Orang bisa menafsirkan BPN telah melakukan kekeliruan yang sangat fatal. Reputasinya dipertaruhkan.

Cermati dengan kepala dingin. Tatacara pengukuran tidak bisa sembarangan, ada langkah yang bisa menjamin tingkat akurasi. Cara menentukan lokasi dengan mencari titik patok atau azimut. Dengan cara menentukan arah dari titik tempat berdiri ke tempat yang dibidik atau dituju.

Titik itu dapat berupa puncak bukit, patok yang sengaja dipasang, dan lain-lain. Dengan cara ini, titik itu akan memiliki kordinat yang akurat dan sama persis dengan titik-titik bola dunia. Artinya, kemungkinan terjadi salah pengukuran sangat kecil, bila kita asumsikan BPN menggunakan langkah standar baku.

Lalu persoalannya di mana? Peran pemerintah rupanya yang harus dipertegas. Paling tidak, kehadiran pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini harus diperkuat. Jangan-jangan, kegagalan penetapan lokasi Unsil bisa mencerminkan kewibawaan negara yang lemah. Bukankah, fatwa lokasi sudah memiliki kekuatan hukum? Bila dalam perjalanan tersandung masalah — seperti penolakan warga — di manakah peran negara?

Boleh jadi lantaran faktor itu pula yang mendorong Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEM) Universitas Siliwangi membuka Posko. Penegerian Unsil, bukan hal yang harus ditunggu tetapi harus diperjuangkan.*


Lanjutkan

KAPOL

Terkait...
1 Komentar

1 Komentar

Komentari

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Edukasi

Ke Atas
%d blogger menyukai ini: