MAJALENGKA, (PRLM).- Komisi D DPRD Majalengka akan meminta lembaga independen untuk melakukan audit terhadap penyaluran dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) bidang ekonomi. Audi dianggap perlu karena diindikasikan program tersebut salah sasaran dan terjadi penyimpangan, sehingga pencapaian target kesejahteraan bagi masyarakat masih sangat minim.
Anggota Komisi D DPRD Majalengka Dede Mulyana mengatakan, PNPM bidang pembangunan fisik berdasarkan hasil monitoringnya relatif lebih berhasil dibandingkan program ekonomi. Walau begitu, program pembangunan fisik di beberapa desa masih terdapat intervensi dari aparat desa yang ingin mencari keuntungan pribadi, sehingga ingin ikut belanja barang, seperti seragam sekolah, sepatu, buku atau bahkan belanja kebutuhan lainnya yang telah menjadi keputusan fasilitator desa.
“Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi karena belanja barang seluruhnya diserahkan kepada pihak panitia dengan mencari barang yang lebih murah dibanding harga pasaran,” ungkap Dede.
Menurut Dede, dengan adanya program tersebut harusnya mampu menumbuhkan kembali jiwa gotong-royong dan partisipasi masyarakat. Namun dengan adanya intervensi dari aparat desa atau keluarga pengelola jiwa gotong-royong tidak akan tumbuh dengan baik karena biasanya jika melihat kondisi tersebut masyarakat justru akan apatis.
Tahun ini, ujar Dede, di kabupaten majalengka terdapat 22 kecamatan yang bakal mendapat bantuan PNPM dengan total anggaran mencapai Rp 43 miliar. Dana sebesar itu 30% di antaranya untuk pembangunan ekonomi, sedangkan 70% lainnya untuk pembangunan fisik sesuai hasil musyawarah di tingkat RT/RW dan desa.(C-29/A-147)***
