Connect with us

Edukasi

RSBI Mengumbar Ambisi


Courtesy Antara

Courtesy Antara

BILA konsep Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) berjalan pada relnya tentu tak akan menjadi sorotan. Terutama dari kalangan orang tua, yang harus ikut menanggung biaya. Sekalipun pemerintah sudah menggelontorkan dana besar untuk keberlangsungan sekolah berlabel istimewa itu.

Sejak digelindingkan dengan payung Permen no 78  tahun 2009 dan Permen no 17 tahun 2010, sampai saat ini belum ada sekolah RSBI yang mulus melepaskan status “Rintisan” kemudian utuh menjadi SBI. Penyandang RSBI dengan anggaran ratusan juta, sejatinya bisa melakukan percepatan mematangkan diri. Apalagi dihalalkan menarik dana dari orang tua murid.

Simak saja sekolah-sekolah negeri tingkat SD/SMP/SMA/SMK di Priangan Timur, sampai sejauh ini tak tampak ada sentuhan berarti yang bisa membedakan sekolah RSBI dan non-RSBI, selain ongkosnya.

Apakah lulusannya sudah memiliki kapasitas yang setara  kompetensinya dengan lulusan sekolah internasional di negara-negara maju? Bisa ditelusuri, berapa persenkah guru-guru SMA/SMK yang sudah memenuhi kualifikasi S-2. Bisa diuji pula apakah kepala sekolahnya fasih berbahasa Inggris? Apakah semua guru-guru di sekolah RSBI sudah menggunakan pengantar bilingual? Apakah mereka juga melek telematika?

Undang-undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, tentu tidak gegabah memuat pasal 50 ayat 3 yang menyatakan, ”Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya pada semua jenjang pendidikan  untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.

Namun faktanya, saat digulirkan RSBI terkesan ambisius dan cenderung mengumbar komersialisasi. Hanya kalangan berduit saja yang bisa mengakses sekolah RSBI.  Warga berpenghasilan pas-pasan harus menahan keinginan, walaupun mereka membayar pajak juga. Diskriminasi terjadi, karena hak-hak warga pembayar pajak tidak bisa dilayani sama dan merata. Bukankah, dana hibah yang digunakan untuk mengembangkan sekolah RSBI, diambil dari pajak rakyat juga?

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bakal bekerja keras, merespon gelombang tuntutan masyarakat yang bertubi-tubi. Nyaris berbarengan, dalam sepekan ini kebijakan Kemendikbud terus disoroti. Senin (7/1/2013), Forum Peduli Bahasa Daerah se-Indonesia melakukan aksi ke Senayan, menolak rancangan Kurikulum 2013. Sehari kemudian, Selasa (8/1/2013), Mahkamah Konstitusi membatalkan ayat 3 Pasal 50 UU No. 20/2003 yang memayungi sekolah RSBI.

Masih banyak yang musti ditataulang di negara ini.


Lanjutkan

KAPOL

Terkait...
1 Komentar

1 Komentar

Komentari

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Edukasi

Ke Atas
%d blogger menyukai ini: