Connect with us

Ekbis

Sektor Industri Tasik Belum Siap

tanganKEPALA Dinas Koperasi UMKM Perindag Kota Tasikmalaya, H. Tantan Rustandi saat dikonfirmasi mengenai merajanya produk-produk China di Kota Tasikmalaya, mengatakan, isu kawasan perdagangan ASEAN dengan China termasuk di dalamnya Indonesia, memang menjadi keprihatinan bersama.

 

“Ini sebagai implikasi dari Undang-Undang no 7 tahun 1994 tentang keanggotaan Indonesia di WTO dimana salah satu ketentuannya mengharuskan semua anggota untuk membuka diri terhadap pemberlakuan pasar bebas,” jelasnya.

Tantan mengakui, beberapa sektor industri di Tasikmalaya sebenarnya belum siap menghadapi pasar bebas, apalagi dengan China, karena berbagai hal. Mereka (kalangan industri Tasikmalaya-Red) dikhawatirkan tak akan bisa bertahan bersaing dengan industri China.

 

“Barang China umumnya lebih murah dengan kualitas lebih bagus. Hal itu terjadi dikarenakan biaya produksi di China lebih murah yang salah satunya merupakan peran pemerintah di China terhadap industri lebih baik. Maka tentunya kalangan produksi di China mampu memproduksi barang yang harganya lebih murah dan kwalitas lebih baik,” terang Tantan.

 

Tantan berpendapat, pemberlakuan perdagangan bebas sebenarnya masih belum pas untuk dilaksanakan.” Namun di sisi lain kita juga tidak bisa melarang atau tidak bisa menolak karena jika melarang atau menolak itu dianggap melanggar aturan perundangan WTO tadi,” ujarnya.

Tantang berharap pemerintah melalui Menteri Perdagangan bisa melakukan negosiasi ulang dengan pihak WTO agar kerjasama pasar bebas tak merugikan salah satu negara peserta.

 

“Salah satunya dengan pemberlakuan tarip masuk atau melakukan proteksi bea masuk terhadap suatu produk tertentu agar penjualannya bisa diseimbangkan dengan produk sejenis yang ada di negara penerima. Ini  bis amelindungi produk-produk lokal,” jelasnya.

 

Langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, lanjut Tantan, di antaranya mendorong pihak perbankan untuk memperlancar penyaluran kredit usaha kerakyatan. Kemudian melakukan perbaikan infrastuktur dan membuka diri terhadap importir luar untuk melakukan investasi jangan sampai investasi di dalam terbatas semantara importir luar ditutup.

“Pemerintah daerah tak bisa melarang masuknya produk impor termasuk menentukan tarif karena itu sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya.

 

ill. bibomedia.com

Lanjutkan
Terkait...
Komentari

Tinggalkan Balasan

Ekbis

Ke Atas